Bandung, Jabarhotnews – Komisi IV DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kota Bandung terkait persiapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, di Ruang Rapat Komisi IV, Rabu, 30 April 2025.
Dalam rapat ini hadir Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., Anggota Komisi IV, dr. Agung Firmansyah Sumantri, Sp.PD., KHOM., MMRS., FINASIM; H. Soni Daniswara, Aswan Asep Wawan, Drs. Heri Hermawan; Andri Gunawan; Cristian Julianto Budiman, Angelica Justicia Majid, serta Muhamad Syahlevi Erwin Apandi.
Adapun drg. Susi Sulastri hadir melalui teleconference.
Mulai tahun ajaran 2025/2026, penamaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berganti menjadi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang digunakan serentak mengikuti aturan Kemendikdasmen.
RelatedPosts
Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Edy Suparjoto pun memaparkan serangkaian sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru 2025 ini kepada Komisi IV. Aturan SPMB ini berlandaskan pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 024 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
Dalam SPMB, Jalur Zonasi berganti nama menjadi Jalur Domisili. Kota Bandung mengatur jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan, dengan membagi zonasi SMP yang terdiri dari 4 wilayah, dan SD terdiri dari 8 wilayah.
Syarat khusus bagi Jalur Domisili yakni kartu keluarga Kota Bandung yang telah terbit 1 tahun sebelum tanggal SPMB.
Dari dua pilihan calon murid lewat Jalur Domisili, pilihan pertama adalah sekolah yang berada pada radius 1.000 meter dari domisili.
Sesuai Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025, Jalur Domisili diatur dengan kuota minimal 70 persen sementara Raperwal mengatur kuota 80 persen.
Adapun kuota Jalur Domisili jenjang SMP diatur 40 persen, termasuk di dalamnya 10 persen untuk kuota SMP di sekolah perbatasan.
Diketahui, Kota Bandung memiliki 25 SD, dan 8 SMP yang berbatasan dengan kota atau kabupaten lain.
Afirmasi
Selain Jalur Domisili, SPMB 2025 juga membuka kuota seleksi untuk Jalur Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi. Baik Permendikdasmen maupun Raperwal mengatur kuota Jalur Mutasi hingga 5 persen.
Di jenjang SMP, Jalur Prestasi membuka kuota hingga 25 persen yang terdiri dari kuota Prestasi Nilai Rapor 7,5 persen, Penghargaan atau Perlombaan 7,5 persen, dan Tes Terstandar Daerah 10 persen.
Sementara itu, Jalur Afirmasi menyediakan jalur bagi calon siswa berkebutuhan khusus dan calon siswa RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan).
Waktu pendataan calon siswa RMP rencananya akan dilakukan mulai 5-9 Mei 2025, melalui aplikasi Dapodik yang menyatakan bahwa siswa terdata pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Nantinya siswa akan ditempatkan pada sekolah negeri berdasarkan jarak terdekat.
Selanjutnya sistem melakukan penyaringan berdasarkan jarak terdekat dan kuota dari sekolah tersebut.
Murid Jalur Afirmasi yang tidak tertampung di sekolah negeri akan difasilitasi oleh Pemkot Bandung agar bisa belajar di sekolah swasta penerima BOSP sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.
Rangkaian SPMB 2025 ini rencananya akan dimulai dengan pengumuman pendaftaran pada 5 Mei 2025 dan berakhir hingga jadwal daftar ulang pada 8 dan 9 Juli 2025.
Sosialisasi
Dengan adanya SPMB ini, Anggota Komisi IV Heri Hermawan meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk memastikan tidak ada anak yang tidak sekolah.
Perhatian khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Perlu diperhitungkan pula distribusi siswa mengingat Kota Bandung masih memiliki sekolah yang berada di lingkungan minim permukiman warga menengah ke bawah, seperti di wilayah SMPN 2 dan 5.
Tentunya perhatian juga patut diarahkan ke wilayah berpopulasi relatif banyak namun kekurangan sekolah atau ruang kelas.
“Di Kota Bandung ini banyak anak RMP. Bagaimanapun juga anak-anak kita harus bersekolah sebagai tanggung jawab dari pemerintah,” katanya.
Anggota Komisi IV, Aswan Asep Wawan menuturkan, permasalahan yang sering terjadi di lapangan dalam tahapan seleksi murid baru yakni titik koordinat zonasi sekolah.
Apalagi bagi sekolah yang masih berbagi ruang kelas dengan sekolah lain, seperti SMPN 71 yang sudah lima tahun menumpang di SMPN 46 karena tak memiliki bangunan sekolah.
Ia berharap sosialisasi SPMB 2025 ini dilakukan secara gencar melalui berbagai perangkat kewilayahan berjenjang.
”Tolong edukasi. Jadi pada saat tanggal 5 nanti sosialisasi, undang RT, RW, atau LPM, dan kewilayahan,” tuturnya.
Anggota Komisi IV, H. Soni Daniswara mengatakan, soal jarak sekolah dengan domisili merupakan masalah klasik.
Belum lagi masalah daerah padat penduduk yang kuota zonasinya kerap penuh meski untuk memenuhi siswa dengan titik koordinat di bawah radius 500 meter.
“Yang tidak keterima harus dicarikan solusi. Intinya masyarakat ini mau sekolah di negeri atau swasta yang penting gratis. Kalau sekolah swasta diperbantukan nanti dipikirkan seperti apa. Kita siap membantu Disdik menyosialisasikan bila siswa tidak diterima di SPMB,” ujarnya.
Anggota Komisi IV, Cristian Julianto Budiman berharap Disdik sudah mengantisipasi bagi calon siswa yang tidak termasuk di DTKS.
“Harus ada solusi konkret sebelum ini diluncurkan,” ucapnya.
Anggota Komisi IV, Muhamad Syahlevi Erwin Apandi juga menitipkan pesan serupa.
Ia meminta Disdik untuk sigap membantu mencarikan sekolah bagi calon murid yang tersingkir dari seleksi SPMB.
Adapun Anggota Komisi IV, dr. Agung Firmansyah Sumantri menyemangati Disdik Kota Bandung untuk menjalankan SPMB 2025 ini dengan lancar.
Ia hanya berpesan agar cita-cita warga untuk tak risau menyekolahkan anaknya bisa terwujud.
“Buat Disdik, selamat bekerja. Sebentar lagi akan dilaksanakan SPMB. Semoga yang dicita-citakan warga Bandung bisa terlaksana,” ujarnya.
Ketua Komisi IV, Iman Lestariyono meminta Disdik Kota Bandung untuk segera menyiapkan peta lokasi kebutuhan ruang kelas baru dan pembangunan sekolah di Kota Bandung.
Hasil pemetaan ini nantinya akan diangkat ke forum Badan Anggaran DPRD Kota Bandung untuk disiapkan alokasi anggarannya.
“Lalu SDM juga, guru, kepala sekolah, kan ada yang pensiun. Kebutuhan itu harus segera diajukan,” ujarnya.
Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Edy Suparjoto menuturkan, pemetaan dan peminatan, termasuk bagi siswa RMP sudah dilakukan.
Disdik juga terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menganalisis DTKS.
Untuk SPMB 2025, Disdik juga akan melakukan sosialisasi secara masif untuk menyasar seluruh kalangan.
“Kami telah mewajibkan para kepala sekolah untuk mengundang RT, RW, PKK, LMD, dan seluruh unsur masyarakat, termasuk lurah dan camat. Jadi sosialisasi ini akan masif,” katanya.*
