Bandung, Bewarajabar.com – Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan efisiensi layanan publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah mengembangkan berbagai program Smart City, di antaranya;
- Bandung Command Center (BCC): BCC adalah pusat pengendalian dan pemantauan berbagai layanan publik seperti transportasi, keamanan, dan lingkungan. Pusat ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan dan respon terhadap berbagai situasi.
- Layanan Publik Digital: Kota Bandung memiliki berbagai aplikasi dan platform digital yang memudahkan warga mengakses layanan publik, seperti pembayaran pajak online, pengaduan masyarakat, dan informasi transportasi umum.
- Pintu Air Digital: Sistem pintu air digital di Kota Bandung memanfaatkan sensor dan teknologi monitoring untuk mengontrol aliran air secara otomatis. Hal ini membantu mengurangi risiko banjir dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya air.
- E-Commerce Local Products: Program ini mendukung pengembangan produk lokal Bandung dengan memasarkannya melalui platform e-commerce. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan para pelaku usaha lokal dan memperluas pasar bagi produk-produk unggulan Kota Bandung.
- Pengembangan Infrastruktur Digital: Pemerintah Kota Bandung terus mengembangkan infrastruktur digital seperti jaringan internet cepat (fiber optic) dan zona Wi-Fi gratis di berbagai lokasi publik.
Program-program tersebut adalah sebagian dari upaya Kota Bandung dalam mewujudkan konsep Smart City, di mana teknologi digunakan secara cerdas untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan efisiensi pelayanan publik.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyebutkan, poin penting dari program smart city Kota Bandung adalah memberikan kemudahan dalam pelayanan baik untuk warga maupun pendatang.
“Kota Bandung mempunyai branding sebagai kota jasa dan perdagangan, salah satunya bagaimana kita memberikan pelayan yang mudah baik untuk warga Kota Bandung maupun pendatang,” ujar Bambang.
Bambang menambahkan, banyak permasalahan yang bisa diselesaikan melalui program smart city, mulai dari sampah hingga pariwisata.
Dengan adanya penanganan sampah melalui program Kang Pisman dan dibantu juga dengan aplikasi Bandung Waste Management (BWM) semua pihak bisa sama-sama mengolah sampah dari hulu.
“Ini merupakan inovasi untuk memberikan kemudahan bagi siapapun. Termasuk potensi UMKM kita jadikan sebagai spot pilihan wisata bagi para wisatawan di Kota Bandung,” ucapnya.
Bahkan, Pemkot Bandung telah membuat konsep besar secara bertahap untuk menduplikasi pusat Kota Bandung di beberapa titik salah satunya di Bandung Timur.
Dengan begitu, warga tidak perlu harus selalu menuju ke pusat kota untuk mendapatkan kebutuhan karena sudah tersedia di wilayah yang lebih dekat.
“Kami mempersiapkan rencana besar itu dengan harapan besar. Untuk siapapun kepala daerah Kota Bandung nantinya bisa melanjutkan rencana ini,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan A. Brilyana memaparkan, untuk menciptakan smart city, ada beberapa upaya yang telah dilakukan Pemkot Bandung. Di antaranya integrasi transportasi, kantong parkir, penataan kabel udara, pusat data terintegrasi, pengelolaan sampah, dan kewenangan pembangunan.
“Meski memang kebanyakan masih sama dengan tahun lalu, tapi selalu kami kembangkan untuk semakin memudahkan pelayanan bagi masyarakat Kota Bandung. Misalnya Bus Rapid Transit (BRT), bus listrik, dan aplikasi Bandung Easy Mobility (Bemo) untuk memudahkan masyarakat mengakses transportasi dan rutenya,” jelas Yayan.
Pemkot Bandung juga terus berupaya menata kabel udara FO agar tidak membahayakan pengemudi dan tetap menjaga estetika kota. Sampai saat ini sudah 10 km ruas jalan di Jalan Dago dan Riau bebas dari kabel udara. Targetnya sampai 13 ruas yang akan dibenahi.
“Ini menggunakan sistem ducting. Jadi semua kabel FO kita pindahkan ke bawah tanah. Selain itu perapian kabel juga terus dilakukan demi keamanan masyarakat. Sudah ada 77 titik perapian kabel sepanjang 38 km,” paparnya.
Ditambahkan yayan, Pemkot Bandung juga telah melakukan lelang ducting. Sehingga targetnya dalam 3 tahun, tidak ada kabel yang mengganggu keamanan dan kenyamanan estetika kota.
Selain itu, Yayan menerangkan, smart city juga digunakan untuk menyelesaikan pengolahan sampah. Salah satunya melalui aplikasi Bandung Waste Management (BWM).
“Ini untuk memantau titik TPS yang overload, wilayah yang sudah menjadi kawasan bebas sampah (KBS), sistem pengolahan sampah di Kota Bandung, dan lainnya,” katanya.
Di Kota Bandung sudah ada 272 RW KBS. Sebanyak 123 ton sampah per harinya sudah diolah, sehingga tidak ada lagi yang dibuang ke TPA.
Kemudian, ia menyebutkan, Bandung Smart City pada tahun 2022 lalu berhasil mendapat nilai 3,88. Angka ini naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,71.
“Menurut Kemenkominfo, ini nilai paling tinggi di Indonesia. Smart City di Kota Bandung juga digunakan untuk menyelesaikan permasalah lain dalam bidang kesehatan, pariwisata, lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan layanan umum lainnya,” terangnya.
“Inflasi Kota Bandung menjadi paling rendah se-Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tadinya -2 persen sekarang menjadi 5,4 persen,” imbuhnya.
Penghargaan Smart Government & Smart Society dari Kemenkominfo
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendapatkan penghargaan Smart Government dan Smart Society dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam kegiatan Forum Smart City Nasional, Pameran dan Awarding Gerakan Menuju Smart City 2023.
Pada saat itu penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Budi Arie Setiadi kepada Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bandung, Yayan Ahmad Brilyana di Nusantara Hall, ICE BSD City Tangerang Selatan, Kamis 7 Desember 2023 lalu.
Pada kesempatan itu, Yayan mengatakan, penghargaan merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, masyarakat, akademisi, media, perusahan dan stakeholder lainnya.
“Alhamdulillah atas bimbingan Pak Pj Wali Kota serta kerja sama semua stakeholder, kita mendapatkan penghargaan smart government dan smart society terbaik di Indonesia,” ujar Yayan.
Yayan menyebut penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap upaya Pemkot Bandung yang telah melaksanakan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi di Kota Bandung.
Menurutnya, dengan smart governance tersebut dapat membuat layanan Pemkot Bandung lebih transparan.
Yayan menambahkan, Pemkot Bandung juga terus meningkatkan literasi digital dan keterampilan digital masyarakat dengan berbagai program.
“Mudah-mudahan penghargaan ini menjadi pemacu kami dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien untuk memberikan pelayanan sempurna bagi masyarakat,” ujarnya.
Penilaian Asesor Evaluasi Program Smart City
Tim Asesor Evaluasi Program Smart City Kelas A menilai Kota Bandung sudah terlihat kemajuannya dari tahun ke tahun dengan konsisten menerapkan smart city. Hal itu berdasarkan evaluasi serangkaian kinerja Bandung Smart City yang dipaparkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
“Dari hasil pemaparan dan penjelasan atas pertanyaan evaluasi kami pun sudah tergambar dengan jelas kemajuan tiap tahun yang dilakukan Pemkot Bandung. Ada beberapa program yang sama dengan tahun lalu, tapi sudah dilakukan pengembangan. Bahkan, ada juga yang terbaru untuk menunjang pelayanan bagi masyarakat,” ujar Ketua Asesor Kelas A Program Smart City, Hafni Setiana.
Apresiasi Komisi Informasi Jabar
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (Jabar) memberikan apresiasi atas sistem layanan informasi Kota Bandung yang terus berkelanjutan sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008.
Hal tersebut diungkapkan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Tim Monev Komisi Informasi, Dadan Saputra di Pendopo Kota Bandung.
“Kota Bandung satu-satunya kota di Jabar yang keberlanjutan implementasi UU nomor 14 tahun 2008. Sebab Kota Bandung sudah sistem yang bekerja, tidak khawatir siapa wali kotanya. Karena sistemnya sudah berjalan,” ungkap Dadan.
Ia mengatakan, Kota Bandung bahkan mendapatkan nilai tertinggi yang paling populer dan menjadi best practice bagi wilayah lain.
“Penilaiannya terdiri dari SAQ atau penilaian mandiri yang bobotnya 80 persen. Sedangkan visitasi kali ini bobotnya 20 persen,” tuturnya.
Sebab menurutnya, ketika sebuah badan publik sudah informatif, maka yang selanjutnya ditelaah adalah dampak bagi masyarakat. Kota Bandung termasuk salah satu badan publik yang bukan lagi berbicara tentang output pelayanan, tapi sudah lebih kepada outcome.
“Sudah bisa memunculkan harga pasar, dan kebutuhan pelayanan publik lainnya. Ini menjadi gerak cepat penanganan inflasi. Ini luar biasa. Kalau bicara tentang PPID utama terbaik dari 27 kabupaten/kota, memang Kota Bandung,” ujarnya.
Untuk persoalan inovasi, Dadan yakin Kota Bandung sudah melampaui target tersebut. Kini tinggal melihat sejauh mana pemanfaatan seluruh aplikasi portal atau pintu ini semua. (Adv)
