Bandung, Bewarajabar.com – Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinkes Kota Bandung, RSUD Kota Bandung, dan RSUD Bandung Kiwari, di Ruang Rapat Komisi D DPRD Kota Bandung, Selasa, 21 Mei 2024.
Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Komisi D H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., Sekretaris Komisi D Drs. Heri Hermawan, H. Salmiah Rambe, S.Pd., M.Sos., Dang Heri Mukti, H. Andri Rusmana, S.Pd.I., drg. Susi Sulastri, dan Dr. Rini Ayu Susanti, S.E., M.Pd.
Hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian, Direktur RSUD Kota Bandung Nita Kurniati Somantri, dan Direktur RSUD Bandung Kiwari dr. H. Yorisa Sativa.
Ketua Komisi D Aries Supriyatna mengatakan, rumah sakit milik Kota Bandung perlu peningkatan baik dari jumlah SDM dan infrastruktur. Di Kota Bandung, jumlah rumah sakit sudah mendukung jumlah populasi.
“Di Kota Bandung sudah hampir 99 persen lebih terlindungi UHC (Universal Health Coverage/Cakupan Kesehatan Semesta). Masalahnya, infrastruktur milik Pemkot Bandung baik RSUD, tentu tidak memadai. Untuk persoalan ini ada sistem Sisrute. Tetapi sama. Di satu sisi kita memiliki fasilitas medis, tetapi memiliki keterbatasan yang cukup signifikan,” ujarnya.
Yang kedua Aries menyoroti Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (Sisrute) yang belum berjalan lancar. Permasalahan yang menyangkut proses rujukan ini harus diantisipasi karena menandakan sistem tidak berjalan.
“Ini harus diperbaiki. Sisrute itu sistem pusat. Ada ketidakberadayaan dari Pemkot Bandung. Tetapi layanan kesehatan kewajiban kita. Artinya ini yang harus kita perbaiki,” katanya.
Sekretaris Komisi D Heri Hermawan juga meminta Sisrute segera dibenahi. Meski sistem ini dikelola oleh Kementerian Kesehatan, ia berharap segala kendala yang menyangkut pelayanan publik bisa dicari solusi oleh layanan kesehatan di Kota Bandung.
“Bila ada kendala harus diantisipasi oleh rumah sakit,” ujarnya.
Di samping ada kendala, Heri mengapresiasi visi ke depan RSUD untuk terus meningkatkan layanan.
Anggota Komisi D Salmiah Rambe menuturkan, Sisrute sudah cukup lama digunakan. Tetapi praktiknya kerap masih menghambat proses layanan masyarakat.
“Bisa diusulkan ke Kemenkes bagaimana memberikan pelayanan makin mudah dan makin baik. Untuk menangani persoalan ini, harus siap rumah sakitnya,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi D Andri Rusmana juga berharap permasalahan yang menyangkut pelayanan kesehatan publik ini terus dibenahi. Ia mengapresiasi kontribusi dan kinerja Dinas Kesehatan dan RSUD milik Kota Bandung yang terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan bagi warga Kota Bandung.
“Kita memiliki semangat yang sama untuk membenahi persoalan pelayanan kesehatan di Kota Bandung. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi,” ujarnya.
Anggota Komisi D Susi Sulastri merasa RSUD yang ada di Kota Bandung memang perlu penambahan-penambahan fasilitas, minimal ruang rawat.
“Perlu penambahan dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan ke depan bisa didapatkan solusinya sehingga ke depan tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan kurangnya fasilitas,” ujarnya
Anggota Komisi D Rini Ayu Susanti mengingatkan bahwa layanan kesehatan merupakan urusan wajib. Maka, sifatnya harus betul-betul prioritas.
“UHC harus dipertahankan karena sudah jelas membantu masayrakat yang miskin. Ini memberikan kepastian kepada masyarakat terkait jaminan kesehatannya. RSUD Ujungberung perlu ditambah ruangan. RSUD Bandung Kiwari punya persoalan parkir,” ujarnya.
Sedangkan Anggota Komisi D Dang Heri Mukti juga merasa perlu mendukung usulan penambahan fasilitas untuk RSUD di Kota Bandungs supaya bisa memberikan nilai tambah dalam pelayanannya.
“Saya juga mendorong puskesmas dilengkapi sarana dan prasarana yang bisa mengurangi beban rumah sakit,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian mengatakan, permasalahan di lapangan yang sudah diidentifikasi yakni meliputi laman yang sulit diakses, munculnya galat atau proses log in, hingga server. Berdasarkan informasi yang ia peroleh dari Kementerian Kesehatan, kendala ini akan diperbaiki melalui Sisrute.
“Permasalahan sistem rujukan kesehatan yang panjang ini ke depan akan terus diringkaskan. Semoga ke depan bisa jauh lebih simple. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengubah wajah pelayanan kita. Dari data sudah diintegrasikan satu-satu. Semua akan dikembangkan menjadi satu data dan bisa diakses sesuai kebutuhan layanan,” tuturnya.
Penguatan sistem rujukan terpadu di layanan kesehatan milik Pemerintah Kota Bandung juga akan terus ditingkatkan. Termasuk penyiapan kelas rawat inap standar mengikuti aturan yang akan segera diberlakukan.
Setiap fasilitas layanan kesehatan di Kota Bandung akan menerapkan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi dengan harapan penurunan beban kapasitas rumah sakit.
“Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi mempertimbangkan jenis pelayanan kesehatan, RS online, jenis tenaga kesehatan, ketersediaan obat, hingga daya tampung ruang perawatan,” ujarnya.*
