Bandung, Bewara Jabar – Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., berkunjung ke Kantor Satgas Anti Rentenir Kota Bandung, di Jln. Gurame, Bandung, Selasa (9/1/2024).
Dalam kunjungan itu Tedy disambut Ketua Umum Satgas Anti Rentenir Kota Bandung Atet Dedi Handiman dan Ketua Satgas Anti Rentenir Kota Bandung Saji Sonjaya.
Saji Sonjaya menjelaskan, sepanjang 2023 ada sebanyak 2.100 pengaduan warga yang terkena persoalan rentenir dan pinjaman online (pinjol).
“Rata-rata mengadu via pengaduan online. Kita data, kita berikan strateginya, kita latih dan kita didik,” ujarnya.
RelatedPosts
Ia menambahkan, kasus pengaduan warga yang terjerat kasus pinjol sempat menurun beberapa masa ke belakang.
Namun kemudian muncul lagi. Banyak dari warga yang memilih pinjaman ke rentenir dan pinjol untuk kebutuhan permodalan usaha serta kebutuhan sehari-hari.
“Latar belakang dari para peminjam itu sekitar 40 persen untuk modal usaha. Warga yang mengadu lalu kita alihkan ke koperasi-koperasi di Kota Bandung,” katanya.
Saji juga meminta warga untuk berhati-hati dengan rentenir yang mengatasnamakan koperasi. Modusnya menyasar warga dengan berbagai kemudahan di awal dengan memberikan pinjaman meski bukan anggota.
“Kita sudah pernah menemukan dan sidak dua kali jenis ini dan kita laporkan ke Dinas KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah),” tutur Saji.
Tedy Rusmawan mengatakan, dalam setiap kesempatan bertemu masyarakat ia selalu menemui warga yang meminta tolong untuk dibebaskan dari masalah rentenir dan pinjol.
“Baik saat Subling (Salat Subuh Keliling) dan Jumling (Salat Jumat Keliling), di lapangan masyarakat jadi korban, terutama di kawasan miskin. Dari data OJK warga Jabar pinjam ke pinjol sampai Rp1.3 triliun. Dari angka itu kemungkinan besar ada Rp1.3 triliun sendiri di Kota Bandung. Saya rasa Satgas Anti Rentenir ini bisa sangat membantu Pemkot Bandung. Satgas ini harus terus diperkuat supaya warga tidak terbebani hidupnya,” ucapnya.
Untuk meningkatkan layanan kepada publik, Tedy Rusmawan berharap warga aktif dan memilih alternatif pembiayaan dari koperasi.
Para pengurus koperasi akan ikut membantu pendampingan pembiayaan, termasuk kebutuhan konsultasi peningkatan usaha.
“Saya berharap ke depan ada dukungan lebih kuat lagi secara regulasi maupun implementasi dari Pemerintah Kota Bandung sehingga masyarakat mendapat pelayanan semakin optimal,” tuturnya.
Ketua Umum Satgas Anti Rentenir Kota Bandung yang juga Kepala Dinas KUKM Kota Bandung Atet Dedi Handiman mengatakan, tugas Satgas Anti Rentenir adalah penanganan dan pencegahan melalui edukasi, atau kalau memungkinkan disediakan alternatif akses keuangan termasuk dari bantuan Baznas Kota Bandung.
“Alhamdulillah semangat kami untuk membantun Satgas Anti Rentenir yang manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat didukung juga secara politis oleh Bapak Ketua Dewan sehingga eksekutif dan legislatif sudah dalam satu kesepemahaman untuk pengembangan Satgas Anti Rentenir ini dan mudah-mudahan apa yang telah diarahkan Ketua DPRD mendapat dukungan sarana operasional terutama kantor bisa direalisasikan,” ujarnya.*
