Bandung, Bewarajabar.com – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia-Partai Kebangkitan Bangsa- Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan Pandangan Umum terhadap Penjelasan Wali Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat, 28 Juni 2024.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., serta dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Bandung, dan juga Plh Sekda Kota Bandung Hikmat Ginanjar.
Fraksi PSI-PKB-PPP menyoroti surplus sebesar Rp159 miliar yang muncul pada Anggaran Tahun 2023. Tentunya Fraksi PSI-PKB-PPP menghargai setiap upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bandung.
Namun, mengingat situasi saat ini di mana masih banyak aspek yang belum terbangun di Kota Bandung, Fraksi PSI-PKB-PPP merasa Belanja yang dapat dilakukan bisa lebih luas dan membantu berbagai situasi di Kota Bandung.
Masih banyak lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang belum terpasang, masih banyak jalanan yang berlubang, masih banyak kondisi trotoar dan jembatan penyeberangan orang yang kondisinya kurang baik.
Surplus sebesar ini masih dapat digunakan untuk berbagai hal perbaikan dan pembangunan di Kota Bandung. Tentunya hal ini bisa dikomunikasikan dengan Badan Anggaran DPRD Kota Bandung untuk pengawasan dan akurasinya.
Hal ini juga tercermin dari realisasi atas Anggaran Belanja yang masih selisih kurang sebesar Rp1 triliun. Jadi, Fraksi PSI-PKB-PPP mengharapkan agar Belanja dapat lebih diperluas bila memungkinkan, jangan hanya menjadi tambahan dana yang hanya tersimpan di bank tanpa memberikan manfaat langsung bagi warga Kota Bandung.
Hal berikutnya yang ingin Fraksi PSI-PKB-PPP sampaikan adalah tentang pembangunan yang dilaksanakan dan dapat dilihat hasil dari pemakaian anggaran.
DPRD Kota Bandung bukan hanya berkepentingan dengan budget dan realisasi, tetapi juga memperhatikan bagaimana pelaksanaan Anggaran menghasilkan pembangunan di Kota Bandung.
Setelah Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir, Fraksi PSI-PKB-PPP melihat pembangunan di Kota Bandung cenderung jalan di tempat.
Beberapa aspek yang mengalami penurunan drastis, antara lain Transportasi umum yang massal, murah, dan luas, sampai kini belum terbentuk kembali.
Padahal, transportasi umum adalah salah satu kebutuhan pokok aktivitas warga Kota Bandung. Ketiadaan transportasi umum yang luas dan menjangkau setiap wilayah Kota Bandung mengakibatkan biaya transportasi yang tinggi, dan pada gilirannya menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi bagi warga Kota Bandung.
Demikian juga dengan berbagai infrastruktur yang hanya dapat dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Kota Bandung, seperti Ruang Terbuka Hijau, penataan jalan raya, dan fasilitas publik, yang hingga saat ini masih belum banyak perubahan yang dapat langsung dirasakan.
Namun, Fraksi PSI-PKB-PPP tetap mengapresiasi pelaksanaan Anggaran dan realita dari pelaksanaan program-program yang sesuai dengan Rencana Pembangunan serta ketelitian dalam pelaksanaan anggaran.
