Bandung, Bewarajabar.com – Pemerintah Kota (Pemkot) bersama DPRD Kota Bandung berkolaborasi dalam menangani persoalan banjir, khususnya di wilayah perbatasan antara Kota dan Kabupaten Bandung.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat kegiatan Siskamling Siaga Bencana edisi ke-13 di Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Rancasari, Rabu 8 Oktober 2025.
Farhan menjelaskan, kegiatan Siskamling Siaga Bencana merupakan bagian dari pengecekan langsung terhadap kesiapsiagaan wilayah dalam menghadapi potensi bencana, termasuk banjir.
Selain meninjau kondisi lapangan, tim juga melakukan evaluasi terhadap layanan informasi di tingkat RW dan RT.
RelatedPosts
“Kami mengecek catatan informasi di setiap RW dan RT sekaligus meninjau kondisi yang berisiko terjadi bencana. Kalau ada yang bisa langsung dieksekusi, kita lakukan segera. Kalau harus ditunda, akan disiapkan perencanaan lebih matang,” ujar Farhan.
Dalam tinjauan tersebut, salah satu yang menjadi perhatian adalah usulan pembuatan sodetan dari anak Sungai Ciorok menuju Sungai Cidurian sepanjang 200 meter.
Namun, pelaksanaannya terkendala status lahan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung.
“Ini jadi tantangan karena wilayahnya lintas kewenangan. Tapi kita akan terus berkoordinasi agar penanganannya tidak terhambat,” tambah Farhan.
Selain meninjau kondisi sungai dan wilayah rawan genangan, kegiatan Siskamling Siaga Bencana edisi ke-13 juga diisi dengan dialog bersama warga dan perangkat kelurahan.
Dalam kesempatan itu, Farhan mengapresiasi partisipasi warga Mekar Jaya yang aktif mengelola sampah secara mandiri dan tidak memiliki TPS liar.
“Wilayah ini termasuk rawan banjir, tapi saya lihat masyarakatnya punya semangat luar biasa. Tidak hanya tangguh bencana, tapi juga mandiri dalam pengelolaan lingkungan,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Bandung berupaya memastikan sebanyak 1.597 RW di Kota Bandung memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi risiko bencana.
“Kita targetkan dalam masa jabatan lima tahun ini seluruh RW sudah kita kunjungi dan evaluasi. Prinsipnya, mitigasi bencana harus jadi budaya bersama,” tutur Farhan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Bandung, Adi Widyanto menilai, persoalan banjir di perbatasan memang cukup kompleks karena melibatkan banyak pihak, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan pemerintah kabupaten.
“Masalahnya cukup rumit karena ada perbatasan dan kewenangan lintas daerah. Tapi kami di DPRD siap berkolaborasi dengan Pemkot untuk menganggarkan dana darurat, misalnya untuk pembuatan tanggul sementara,” kata Adi.
Ia berharap, langkah awal tersebut dapat menjadi solusi cepat sembari menunggu penanganan menyeluruh bersama instansi terkait.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan BPWS dan Kabupaten Bandung agar upaya penanganan banjir ini bisa dilakukan secara bersama,” ujar Adi.
