Jabarhotnews – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia menegur jajaran di kementeriannya dan Dirut PLN saat rapat dengan Komisi XII DPR RI.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam rapat kerja terkait RAPBN ESDM 2026 di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 2 Juli 2025.
Bahlil menegur lantaran tak mendapat data yang mutakhir dari target desa yang teraliri listrik oleh PLN.
Menteri ESDM menyebut, pihaknya kini telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait peta pendistribusian listrik ke daerah yang belum terjangkau.
“Kami menyampaikan bahwa kemarin kami sudah rapat dengan Bapak Presiden, kami sedang memetakan prioritas sambung listrik ke masyarakat yang belum dapat sambung listrik,” ujar Bahlil.
Perihal itu, Bahlil bercerita kepada Presiden, dari sekian menteri di Kabinet Merah Putih, tentang dirinya yang pernah merasakan menggunakan lampu pelita di rumahnya.
Menteri ESDM mengklaim saat itu pendistribusian listrik saat itu tidak semasif sekarang.
“Itu kita pakai itu loh kaleng susu, pakai sumbu, pakai minyak tanah. Kalau belajar, bangun pagi, di sini hitam. Syukur kalau ke sekolah kita mandi. Kalau nggak mandi, pasti kelihatan hitamnya,” terang Bahlil.
“Nah, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, atas arahan dan visi besar Presiden tentang swasembada energi, jadi energi ini harus juga diletakkan di desa-desa,” imbuhnya.
Kemudian, Bahlil menuturkan terkait adanya laporan pendistribusian listrik dari PLN ke masyarakat yang mencapai 10 ribu desa.
“Dan dalam hitungan kami, ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan, tapi tadi saya dapat laporan katanya PLN 10 ribu desa ya? Oh 10 ribu? Ini tambah, 10 ribu?” tanya Bahlil kepada jajaran dirjen di Menteri ESDM dan Dirut PLN, Darmawan Prasodjo.
Ungkapan Bahlil itu terdengar kesal lantaran dirinya tidak mendapat data yang up-to-date, seraya meminta dirjen hingga Dirut PLN bertemu dirinya sehabis rapat berlangsung.
“Ini nggak tahu dirjen saya yang nggak benar atau dirut PLN-nya yang nggak benar? Kalian habis ini ketemu sama saya ya, kurang ajar kalian ini,” ujarnya.
“Masih mau jadi dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru, padahal Dirutnya cuma 1, nggak berubah-ubah,” tukasnya.
Bahlil melanjutkan pemaparannya kepada anggota Komisi XII DPR. Ia menyinggung bagaimana keinginan Presiden Prabowo kepada ESDM untuk memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
“Oke, data mereka ini mungkin yang up-to-date, sayanya yang tidak dilaporkan. Pak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS,” tuturnya.
“Dan desa-desa yang belum ada jaringannya, itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan. Tapi, kalau dia mempergunakan PLTS, jaringan lokal saja yang kita pakai,” tukas Bahlil.
