Bandung, Jabarhotnews – Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung menjadi narasumber Sosialisasi Penanganan Anak TIdak Sekolah Tahun 2025 gelaran Dinas Pendidikan Kota Bandung, di Hotel Harris, Bandung, Kamis, 19 Juni 2025.
Acara ini diisi Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H. Wakil Ketua Komisi IV DPRD H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., Sekretaris Komisi IV drg. Maya Himawati, Sp. Orto., serta Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung Elton Agus Marjan, S.E., dan H. Soni Daniswara, S.E. Acara ini dihadiri Kadisdik Kota Bandung Asep Gufron dan menghadirkan narasumber praktisi pendidikan Elih Sudiapermana.
Asep Mulyadi menuturkan, sosialisasi ini menjadi kewajiban dan perhatian semua pihak karena tidak semua masyarakat Kota Bandung bisa memenuhi pendidikan dalam situasi yang sama.
“Kami menyambut baik sosialisasi ini. Soal anak putus sekolah ini harus ada upaya lain supaya mereka bisa terus melanjutkan pendidikan. Sarana dan prasarana tentu saja harus ditunjang supaya kegiatan belajar mengajar bisa terlaksana baik. Mudah-mudahan tantangan pendidikan bisa dituntaskan pelan-pelan supaya pendidikan ke depan semakin baik,” tutur pria yang biasa disapa Kang Asmul itu.
RelatedPosts
Ia menambahkan, penyebab anak putus sekolah harus dikaji hingga ke akar permasalahannya supaya solusi bisa sejalan. Faktor penyebab bisa beragam. Yang pertama bisa jadi keterbatasan ekonomi.
Diketahui sekolah negeri dibebaskan biayanya. Namun, jumlah sekolah yang bisa menampung jumlah siswa di Kota Bandung belum cukup sehingga harus dialihkan ke sekolah swasta.
“Ada juga faktor mind set orang tua seperti pernyatan ‘Buat apa sekolah tetapi nantinya enggak kerja?’ Ada mind set yang harus diluruskan bahwa betapa penting sekolah itu,” ujarnya.
Kang Asmul juga menyoroti kemampuan adaptasi siswa, perundungan, sakit, atau kenakalan anak sebagai faktor lain yang memicu anak tidak bersekolah. Anggaran pendidikan memang belum cukup untuk menangani persoalan ini.
“Tetapi ada potensi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Solusi lainnya yakni peningkatan kualitas guru melalui pendidikan dan pelatihan guru, tenaga pendidik. Saya berpesan, kuatkan tujuan pendidikan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kembangkan dan dukung program pendidikan kesetaraan seperti pendidikan Paket A, B, dan C,” kata Kang Asmul.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung Rizal Khairul mengatakan, satu hal yang harus menjadi perhatian yaitu bagaimana membentuk kolaborasi bersama banyak pihak untuk menuntaskan masalah anak tidak sekolah. Termasuk dengan aparat Polri dan TNI, seperti SKB Buahbatu Binaan Koramil 1809/MC Kodim 0618/Kota Bandung.
Rizal juga berharap penyelesaian masalah ini tidak hanya didominasi ranah Dinas Pendidikan.
“Strategi yang dilakukan yakni Disdik bersama OPD lainnya. Misalnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan sampai ketika ada anak tidak sekolah hanya menjadi beban Disdik karena ini tugas Pemerintah Kota Bandung,” ujarnya.
Rizal juga meminta keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berperan menuntaskan masalah ini harus ditonjolkan supaya masyarakat bisa mengetahui. Nantinya publik bisa ikut berkontribusi untuk mendukung SKB di sekitar mereka. Maka diperlukan anggaran khusus untuk menyosialisasikan program ini.
“Pendidikan anak ini sangat penting. Kita tidak ingin ada anak yang tidak sekolah. Kita tidak ingin faktor-faktor penyebabnya muncul kembali. Kita harus bersama-sama mengedukasi masyarakat. Kami selalu siap membantu, termasuk dari kegiatan reses sehingga masalah ini bisa dibantu oleh program-program DPRD Kota Bandung,” ucapnya.
Sebagai seorang dokter, Skretaris Komisi IV DPRD Kota Bandung Maya Himawati mengamati pemicu anak tidak sekolah ini dari sisi kejiwaan anak. Anak-anak bisa tumbuh baik dari lingkungan keluarga yang sehat.
Maka bila orang tua dari latar pendidikan rendah atau kesulitan ekonomi akan merasa cukup berat untuk menanamkan pendidikan yang cukup bagi anak-anak.
“Karena faktor ekonomi juga ikut memengaruhi penyebab anak tidak sekolah. Anak-anak Indonesia itu harus menjadi anak yang pintar. Tidak boleh ada anak putus sekolah. Anak-anak harus dimotivasi, termasuk juga orang tua, dan orang di sekitarnya yang dimotivasi. Ke depan, Komisi IV tentu akan lebih concern supaya di Kota Bandung tidak ada anak yang tidak sekolah,” ujar Maya.
Anggota Komisi IV Soni Daniswara mengatakan, di lapangan terdapat empat faktor sehingga anak tidak melanjutkan sekolah. Dari faktor internal, pemicunya dari dalam diri anak. Mereka kekurangan motivasi untuk sekolah.
“Minimnya minat belajar. Sudah enggak mau sekolah,” katanya.
Selanjutnya ada masalah kesehatan. Anak yang dikategorikan difabel kerap kesulitan belajar. Selain dari sisi siswa, kata Soni, ada pula masalah kemiskinan yang memengaruhi.
“Anak-anak juga ada yang dieksploitasi menjadi pengamen. Makanya kebanyakan dari populasi anak tidak sekolah ada di wilayah padat penduduk. Di faktor sosial muncul kurangnya dukungan keluarga. Termasuk konflik keluarga. Ini paling banyak saya temukan seperti orang tuanya bercerai dan memicu anak kehilangan perhatian. Untuk menuntaskan masalah-masalah ini, maka semua unsur pentahelix harus bergerak,” tuturnya.
Anggota Komisi IV Elton Agus Marjan mendapat informasi bahwa di Kota Bandung ada tiga ribu anak SD yang tidak sekolah. “Saya berpikir jangan-jangan kalau dibiarkan kita bisa mendapatkan bencana demografi,” katanya.
Akibat dari anak yang tidak sekolah, Elton melanjutkan, akan berdampak pada sisi sosial seperti muncul ketidaksetaraan di tengah masyarakat. Dampak lain juga menyentuh sisi ekonomi. Kota Bandung bakal kehilangan potensi besar anak-anak untuk menjadi manusia produktif.
“Kita harus berimprovisasi dan memperbanyak fasilitas pendukung sarana pendidikan. Kita harus terus mengevaluasi supaya ke depan bisa terus meningkatkan kualitas-kualitas pendidikan. DPRD juga punya PR untuk terus menganggarkan kebutuhan pendidikan bersama Pemkot Bandung,” ujarnya.*
