Jakarta, Bewarajabar.com – Digitalisasi telah berkembang menjadi salah satu penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama di tingkat daerah.
Dalam konteks ini, digitalisasi tidak hanya sekadar transformasi teknologi, tetapi juga merupakan alat untuk menciptakan efisiensi, meningkatkan penerimaan daerah, dan memperluas akses layanan publik.
Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat, pemerintah daerah dapat menghadirkan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada masyarakat.
Salah satu langkah konkret menuju percepatan digitalisasi adalah melalui “Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2024” yang diadakan pada Senin, 23 September 2024, di Jakarta.
Rapat Koordinasi ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan turut dihadiri Menteri Keuangan, Menpan RB, Gubernur Bank Indonesia, Perwakilan Menteri Dalam Negeri, Direktur Bank Pembangunan Daerah serta Gubernur dan Bupati/Walikota Se-Indonesia.
Rakornas ini bertujuan untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam mendukung digitalisasi transaksi di tingkat daerah.
Tema yang diusung, “Digitalisasi Pemerintah Daerah Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, mencerminkan urgensi penerapan sistem digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendukung ekosistem transaksi digital pemerintah daerah, terutama melalui penyediaan layanan transaksi digital untuk penerimaan dan belanja daerah.
bank bjb, sebagai salah satu BPD terbaik di Indonesia, berkomitmen penuh dalam mendukung inisiatif digitalisasi ini.
bank bjb telah mengimplementasikan berbagai program digitalisasi guna mendukung pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat dan Banten.
Program-program tersebut mencakup digitalisasi layanan penerimaan pajak dan retribusi daerah, implementasi Kartu Kredit Pemerintah Indonesia (KKI) untuk segmen pemerintah daerah, serta integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) dengan sistem perbankan.
Salah satu program unggulan bank bjb adalah penerapan sistem digital untuk optimalisasi penerimaan asli daerah (PAD).
Melalui digitalisasi ini, proses pembayaran pajak dan retribusi daerah menjadi lebih efisien dan transparan, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah.
Implementasi sistem berbasis digital juga memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran serta mempercepat aliran dana ke kas daerah.
Dalam acara Rakornas, Airlangga Hartarto juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Saat ini, sebanyak 480 pemerintah daerah atau sekitar 87,9% dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia telah terlibat dalam implementasi digitalisasi.
Namun, Menko Airlangga menegaskan perlunya peningkatan partisipasi lebih lanjut untuk mencapai target 100%.
bank bjb, berkat terobosan digitalisasi yang dilakukan, juga mendapatkan penghargaan sebagai BPD Terbaik dalam Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2024, yang merupakan ajang penghargaan untuk pemerintah daerah dan BPD yang berprestasi dalam mendukung kebijakan digitalisasi. Penghargaan diterima oleh Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari.
Penghargaan ini tidak hanya menunjukkan komitmen bank bjb dalam mendukung digitalisasi, tetapi juga menggarisbawahi peran penting bank bjb sebagai pengelola rekening kas umum daerah di wilayah Jawa Barat dan Banten.
bank bjb akan terus berinovasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem digitalisasi serta memastikan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya dengan lebih efisien dan akuntabel.
bank bjb juga berkomitmen untuk mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.
Program digital lainnya yang diimplementasikan oleh bank bjb termasuk integrasi Siskeudes Link, yang memfasilitasi pengelolaan keuangan desa secara digital.
Selain itu, bank bjb juga mendukung digitalisasi pembayaran untuk berbagai program sosial dan subsidi pemerintah, serta pengembangan produk layanan keuangan berbasis teknologi untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain program-program tersebut, bank bjb juga terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya digitalisasi di tingkat daerah.
Melalui berbagai seminar, lokakarya, dan pelatihan, bank bjb membantu pemerintah daerah dan masyarakat memahami manfaat serta cara-cara implementasi sistem digital dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam Rakornas P2DD ini, juga dibahas pentingnya peran BPD dalam mendorong ekosistem digital yang lebih inklusif dan efisien.
Selain mendukung penerimaan pajak dan retribusi daerah, BPD juga diharapkan dapat berperan dalam mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik melalui berbagai inovasi teknologi, seperti mekanisme split payment dan sistem pembayaran elektronik lainnya.
Sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, Rakornas ini juga memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang berhasil menerapkan kebijakan digitalisasi dengan baik.
Jawa Barat, misalnya, mendapatkan penghargaan sebagai TP2DD Terbaik di tingkat provinsi.
Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan perbankan, diharapkan digitalisasi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
bank bjb, sebagai salah satu pemain utama dalam sektor perbankan daerah, akan terus berperan aktif dalam mendukung upaya ini dengan memperkuat layanan digital dan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah.
Dengan berbagai inovasi yang dijalankan, bank bjb optimis dapat terus mendukung program-program digitalisasi di masa mendatang.
