Bandung, Bewarajabar.com – Ketua Pansus 7 DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi, S.P., mengatakan, Forum Group Discussion (FGD) dapat meningkatkan kualitas Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Sehingga DPRD mendapat berbagai masukan dalam penyusunan raperda terkait lingkungan tersebut.
Hal tersebut ia ungkapkan seusai mengikuti FGD RPPLH di Hotel De Pavilijoen, Jalan Riau, Kota Bandung, Jumat, 15 Juni 2024.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Wakil Ketua Pansus 7 Asep Mahyudin, S.Ag., serta Anggota Pansus, Rendiana Awangga, Iwan Hermawan, S.E., Ak., Dang Heri Mukti, H. Andri Rusmana, S.Pd.I., dan H. Riantono, S.T., M.Si.
“Harapannya di FGD ini kita mendapat berbagai masukan untuk meningkatkan kualitas raperda. Karena RPPLH ini punya periodisasi yang cukup panjang, sampai 30 tahun, sehingga harus sangat cermat dalam menyusun raperda ini,” tutur Yudi.
RelatedPosts
Dengan demikian, ia menuturkan raperda RPPLH akan mendapat dampak positif bagi lingkungan hidup di Kota Bandung. Terlebih dengan pembangunan yang semakin dinamis, dengan harapan pembangunan yang diusung yakni pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Ia menerangkan pendekatan di setiap kota, kabupaten maupun provinsi berbeda-beda, terkait lingkungan hidup. Misalnya Kota Bandung yang merupakan bagian dari provinsi besar yaitu di Jawa Barat.
“Tadi dibahas terkait kepulauan dan Kota Bandung juga tidak memiliki danau. Maka muatan lokalnya, kita berfokus pada kualitas tanah, air, udara, ketersediaan air baku, RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan lain sebagainya,” ujarnya.
Yudi menilai Kota Bandung memiliki tekanan cukup berat terkait permasalahan lingkungan hidup. Terlebih dengan RTH yang baru mencapai 12 persen, serta jumlah penduduk yang semakin bertambah.
“Maka perlu ada formulasi agar kedepan Kota Bandung bisa tetap layak huni, karena diprediksi jumlah penduduk akan mencapai 3-4 juta,” katanya.
Ia menambahkan dengan kondisi tersebut, maka bagaimana ke depan pembangunan di Kota Bandung bisa tetap berkelanjutan. Sehingga ibukota Jawa Barat tersebut, menjadi kota layak huni.
“Terkait RTH, selain kuantitas kita juga menekankan kualitas. Kita menemukan ada beberapa area RTH yang ada pengerasan, secara kualitas itu kurang pas,” katanya.*
